Suara Muslim

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa

TNI: Tak hanya serumah bahkan sekamar

leave a comment »

Saya pernah ditanya soal yang sama oleh sejumlah Jenderal yang mewakili keluarga besar TNI, tepatnya Pepabri, soal ini, yakni pasca Mukernas PKS di Bali. Pada saat Jenderal Sutrisno sedang sakit menyempatkan mengundang saya untuk makan malam, sebelumnya Pimpinan Pepabri Syaiful Sulun juga menanyakan hal yang sama, saya khusus diundang dan disaksikan Pangdam Jaya.Pertanyaan mereka, bagaimana PKS akan menerapkan syariat Islam? Jawaban saya, tak mungkin kita sebagai umat Islam tak menegakkan syariat Islam. Shalat harus pakai syariah, shaum, zakat, haji, hingga mati pun harus pakai syariah. Kita tidak bisa menyerahkan zakat tanpa menggunakan syariah. Nikah juga harus pakai syariah, kalau nggak pakai syariah kan nggak sah nikah kita.

Jadi, bertetangga pakai syariah, haji pakai syariah, bahkan mohon maaf silaturahmi kita ini juga adalah bagian dari syariah. Saya bilang, Bapak-Bapak Jenderal juga melaksanakan syariat itu kan? Iya jawabnya. Jadi tidak mungkin kita disuruh untuk melepaskan syariat dalam hidup kita.

Pada dasarnya syariat itu dibagi dua, bagian terbesar atau bahkan sampai 98% dari syariat Islam itu tidak tergantung oleh negara dan tidak membutuhkan UU. Mau shalat, haji, zakat, umroh boleh saja tanpa ada UU nya, itu bisa kita kerjakan kapanpun dan oleh siapapun tanpa melihat ada atau tidaknya UU. Syariat seperti ini berlaku bagi individual, keluarga dan masyarakat dan tak perlu ada UU. Dan untuk melaksanakannya tidak perlu negara, negara mau melaksanakannya boleh-boleh saja. Yayasan boleh, partai boleh, ormas juga boleh, entitas apapun boleh, dan tidak harus negara.

Sementara sisanya 2% dinamakan hudud, atau hukum, itulah yang suka ditakuti seperti qishos, rajam, potong tangan, hukum qital, cuma sedikit. Nah ini pelaksananya harus negara dan didukung oleh UU, tidak boleh individual, ormas, partai, yayasan, atau entitas lain melaksanakannya. Untuk yang ini harus negara yang melaksanakannya.

Karena harus negara yang melaksanakan, berarti harus ada UU, karena harus ada UU, berarti harus ada kesepakatan publik. Kalau publik tidak sepakat ya sudah, kita tidak boleh melaksanakan, gugur kewajiban kita melaksanakannya. Masa PKS mau menyelenggarakan sendiri potong tangan, rajam dan sebagainya, nggak bisa itu.

Ketika saya jelaskan seperti itu, para jenderal itu sepakat dan merasa jelas dengan uraian saya. Saya bertemu tiga kali, di Bali, di hotel Syahid dan di Jakarta, setelah itu di rumah Pak Try Sutrisno.

Yang menarik pernyataan Pak Syaiful Sulun, Ketua Fraksi TNI terakhir, mengatakan, dulu kami sebelum Mukernas PKS di Bali, kami keluarga besar TNI merasa tidak serumah dengan PKS. Setelah di Bali dan mendengar langsung penjelasan-penjelas an soal syariah, kami benar-benar merasa serumah dengan PKS. Setelah dialog terakhir itu, kami tak hanya merasa serumah, bahkan merasa sekamar dengan PKS, itu kata Pak Syaiful Sulun [wawancara dg KH Hilmi Aminuddin Lc]

Advertisements

Written by suaramuslim

03/09/2010 at 3:50 pm

Posted in Wawancara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: